KAJIAN ORIENTASI DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA

PENDAHULUAN
Tujuan olahraga dan pendidikan jasmani terletak dalam peranannya sebagai wadah unik penyempurnaan watak,dan sebagai wahana untuk memiliki dan membentuk kepribadian yang kuat, watak yang baik dan sifat yang mulia ;hanya orang-orang yang memiliki kebajikan moral seperti inilah yang akan menjadi warga masyarakat yang berguna.
Menurut hemat saya pembangunan nasional membutuhkan prioritas dalam pendidikan dan kesehatan. Saya yakin bahwa kesehatan pedidikan jasmani,olahraga rekreasi dapat memainkan sebuah peranan penting di dalam pembangunan nasional manakala kebijakan dan program direncanakn dan diteliti dengan cermat, dan diselaraskan dengan situasi spesifik yang sedang terjadi di suatu negeri. Implikasi dari pembangunan kesehatan,pendidikan jasmani,olahraga dan rekreasi untuk perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, khususnya di dalam rangka mendukung terciptanya perubahan sosial yang diharapkan harus tidak boleh dilalaikan tatkala perencanaan kebijakan dan pembangunan nasional dirumuskan. Dengan demikian kita bias memposisikan pendidikan jasmani dan olahraga pada kedudukan yang amat strategis yakni sebagai “alat” pendidikan,sekaligus pembudayaan,karena kedua istilah yang amat dekat dan erat maknanya itu,tidak lain adalah sebagai proses pengalihan dan penanaman nilai-nilai. Proses ini merupakan keniscayaa,sebuah pra syarat yang memungkinkan manusia mampu terus mrmpertahankan kelangsungan hidupnya sebagai manusia. Ini berarti adalah dan tan tanggung jawab dari generasi tua untuk mendidik generasi muda dalam pengertian yang luas,sebuah keharusan ditinjau dari hukum-hukum ilahiah,yang diturunkan menjadi hu kum-hukum yang mengatur manusia sebagai makhluk hidup ditinjau dari tuntutan biologis, aspek kejiwaan,kehidupan masyarakat sebagai mahluk social dan sebagai mahluk berbudaya.
Dunia telah dan selalu berubah. Perubahan itu terjadi, didorong oleh perkembangan ilmu pegetahuan dan teknologi, termasuk teknologi komunikasi dan transpormasi. Menyertai gejala itu,kita dihadapkan dengan perubahan dinamik dan kecepatan yang tak terbayangkan,seperti dalam bidang sosial,budaya dan bahkan lingkungan hidup. Dengan perubahan tersebut secara otomatis perubahan itu juga akan menerpa dunia pendidikan dan dunia olahraga pada umumnya,mengubah citra masa depan. Dalam kaitan inilah, pendidikan jasmani dan olahraga,harus dipahami terkait dengan konteks lingkungan,sebab ia dibentuk oleh sistem kemasyarakatan yang luas,sekaligus terbentuk sebagai respons terhadap lingkungan sosial,ekonomi, politik, dan budaya. Bagaimana gambaran masa depan, sukar diperkirakan.
Pendidikan jasmani dan olahraga pada hakikatnya merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan. Maka karena itu,pendidikan jasmani dan olahraga selalu melibatkan dimensi sosial,di samping kriteria yang bersifat fisikal yang menekankan keterampilan,ketangkasan dan unjuk “kebolehan”. Sejak pasca proklamasi,pemerintah Indonesia menunjukkan perhatian cukup besar terhadap pendidikan jasmani dan olahraga,dan bersamaan dengan upaya untuk membangun sebuah Negara kebangsaan, olahraga dalam makna luas


diposisikan secara tepat sesuai dengan zamannya. Semasa pemerintahan Bung Karno, pendidikan jasmani dan olahraga ditempatkan sebagai landasan bagi realisasi kebijakan dalam dan luar negeri dalam konteks nation building, sekaligus pembentukan watak bangsa sebagai identitas.


















PEMBAHASAN

Pembangunan yang efektif harus berkesinambungan dan berpusat pada manusia. Pembangunan yang berkesinambungan mensyaratkan bahwa kebutuhan-kebutuhan generasi sekarang tanpa kompromi harus memenuhi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan pembangunan manusia mensyaratkan bahwa pilihan-pilihan manusia semakin luas, memberikan seluruh anggota masyarakat peluang yang semakin luas dan kondisi-kondisi untuk hidup lama dan kehidupan yang sejahtera. Program-program olahraga yang terancang baik dapat membantu memenuhi tujuan-pembangunan manusia yang berkesinambungan, dengan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial, dan lingkungan hidup yang berkesinambungan. Olahraga merupakan katalisator dalam pembangunan ekonomi. Termasuk dalam sektor olahraga adalah pabrik peralatan olahraga, pembangunan infrastruktur dan event olahraga, penonton, sponsor dan media massa. Unsur-unsur ekonomi olahraga tersebut saling berhubungan, baik dalam memberikan kontribusi maupun mengambil manfaat dari pembangunan olahraga.
Pembangunan melalui olahraga memperoleh manfaat terutama dari kemitraan integral melalui pendekatan olahraga-untuk-pembangunan yang melibatkan semua sektor dalam pembangunan masyarakat termasuk pemerintah, organisasi olahraga, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta. Pemerintah dan dunia olahraga harus terlibat lebih dalam pada kegiatan pembangunan berbasis olahraga untuk memastikan bahwa elemen masyarakat sipil menjadi kekuatan yang aktif dan komitmen dalam kemitraan global untuk pembangunan
OLAH RAGA merupakan suatu fenomena dunia, dan menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan bagi manusia di muka bumi ini, sehingga Unesco tahun 1978 mendeklarasikan bahwa olah raga merupakan wahana untuk mengejawantahkan hak-hak asasi manusia dan lebih lanjut PBB pada tahun 1998 mendeklarasikan tentang hak anak yakni anak berhak untuk memperoleh kesehatan terbaik, kesempatan mengisi waktu senggang dengan bermain dan berolah raga (Rusli Lutan, 2004).
Lalu pertanyaannya, bagaimana sistem pembangunan olah raga di Indonesia? Seberapa penting olah raga bagi masyarakat, bangsa dan negara? Hendak dibawa ke mana pembangunan olah raga di Indonesia? Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap olah raga? Seberapa besar kepedulian pemerintah terhadap olah raga? Itu semua akan terjawab dalam kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.
Jika pemerintah memandang bahwa olah raga itu merupakan alat pembangunan bangsa yang strategis, maka akan memberikan porsi yang proposional, dan sebaliknya, bahwa olah raga tidak mempunyai nilai yang strategis maka tidak akan menjadi keputusan yang utama.
Kebijakan (policy) menurut Jenkins dalam Rusli Lutan (2004) adalah seperangkat keputusan yang saling berkaitan yang dibuat aktor politik atau sekelompok pelaku berkenaan dengan pemilihan tujuan dan cara (alat) untuk mencapainya dalam situasi tertentu, dengan catatan bahwa keputusan itu dibuat dalam lingkup kekuasaan para pelaku tersebut untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
Berdasarkan pengertian kebijakan tersebut, maka arah pembangunan olah raga Indonesia berada pada keputusan pemerintah yang sedang mengendalikan jalannya pemerintahan. Dalam pembangunan olah raga di Indonesia selama ini, sadar atau tidak kita sadari, boleh jadi penetapan kebijakan tidak menempuh langkah-langkah semestinya.
Pemerintah tidak meletakkan dasar-dasar kebijakan secara mendasar dan kontinyu. Program pembinaan olah raga yang selama ini dijalankan bersipat insidentil dan tidak terintegrasi, sebagai contoh ketika mau menghadapi SEA Games, Asian Games, atau Olimpiade beberapa bulan sebelumnya, baru mengadakan pusat pelatihan olah raga.
Atau di masa silam dalam rangka meningkatkan prestasi olah raga nasional dibuatlah beberapa projek misalnya projek PSSI Prima-vera, dan projek Garuda Emas (Gapai Rebut Dapatkan Emas). Kedua projek ini mengalami kegagalan. Sekarang dibuatlah projek baru dengan nama Indonesia Bangkit. Projek yang baru berusia seumur jagung ini juga sudah me-nuai beberapa kegagalan. Program pembinaan model ini merupakan kebijakan pembinaan olah raga potong kompas yakni ingin cepat hasil tanpa mau kerja keras. Di masa pemerintahan Bung Karno pada awal tahun 1960-an beliau menetapkan olah raga sebagai bagian dari platform revolusi dan dalam rangka character and national building. Olah raga sebagai sarana strategis untuk membangun keterpurukan mental, kepercayaan diri, identitas bangsa, serta persa-tuan dan kesatuan. Dengan kebijakan tersebut, maka olah raga Indonesia menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Tahun 1962 Indonesia menjadi tuan rumah pesta olah raga terakbar di benua Asia (Asian Games). Selain sukses sebagai tuan rumah, juga sukses dalam prestasi yakni menduduki peringkat ke dua setelah Jepang. Padahal kita ketahui pada masa itu perekonomian Indonesia dalam nadir yang paling rendah. Kebijakan pemerintah di bidang olah raga berubah ketika orde baru berkuasa. Dengan alasan ekonomi, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah mengambil kebijakan bahwa, pelaksanaan Pekan Olah raga Nasional (PON) selalu diadakan di Jakarta. Kebijakan ini mengakibatkan kerugian didalam pembinaan olah raga nasional. Aktivitas olah raga terpusat di Jakarta, sehingga pembinaan olah raga di daerah-daerah khususnya di luar pulau Jawa perkembangannya sangat lambat, kalau tidak kita katakan tidak berjalan.
Sebagai komparatif kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan olah raga, penulis sampaikan dua negara sebagai contoh perbandingan yaitu Belanda dan Cina.


Di Belanda
Olah raga bagi bangsa Belanda adalah sangat penting. Isu olah raga selalu menjadi bahan perbincangan dan perdebatan di kalangan masyarakat, sehingga selama kampanye nasional, kebijakan olah raga adalah topik yang sangat pen-ting bagi semua partai politik. Masyarakat para pemilih partai politik selalu menanyakan kepada para politikus tentang kebijakan dibidang olah raga yang akan diambil selama empat tahun ke depan, dan olah raga apa saja yang dilakukan para politikus diwaktu luangnya.
Olah raga merupakan sebagai gaya hidup bagi bangsa Belanda. Ini diyakini karena olah raga menghasilkan dampak positif dimasyarakat misalnya kesehatan, hubungan sosial dan ekonomi. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar bagi olah raga.
Struktur pembinaan olah raga dikelola oleh pemerintah dari tingkat pusat, propinsi sampai kabupaten. Pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk memayungi top organisasi, even pertandingan puncak olah raga, olah raga internasional, menyiapkan tenaga ahli olah raga, teknisi laboratorium olah raga dan program Bredtesport, olah raga untuk semua, sport for all.
Total anggaran dari pemerintah pusat untuk saat ini adalah 77 juta Euro atau setara dengan 847 milyar. Pemerintah propinsi dan kabupaten selain menerima anggaran dari pemerintah pusat, juga mengalokasikan anggarannya dari penghasilan pajak di daerahnya untuk pembangunan olah raga.

Di Cina
Bagi partai komunis Cina olah raga merupakan mesin pendorong bagi perkembangan sosial. Mao Zedong sebagai ketua telah meletakkan dasar kebijakan bagi pembangunan olah raga Cina 50 tahun silam. Konsep pembangunan Olah raga di Cina dikembangkan berdasarkan pembangunan ekonomi, pembangunan pertahanan nasional dan perkembangan sosial.
Dengan mengikuti tuntunan tersebut, maka pemerintah mengadopsi serangkaian perangkat seperti mendirikan lembaga olah raga. Pemerintah pada semua tingkat untuk bertanggung jawab kepada pendidikan jasmani dan pembangunan olah raga secara nasional; meningkatkan alokasi dana untuk olah raga sehingga dapat membangun stadion dan gedung olah raga, dan sistem hukum olah raga dimantapkan.
Semangat pembinaan olah raga di Cina terlingkup dalam usaha mencapai kejayaan tanah air. Dalam tahun 1954, dalam butir 94 kontitusi Republik Rakyat Cina ke-1 dirumuskan Negara menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan fisik dan mental generasi muda. Negara mengembangkan olah raga, menyelenggarakan kegiatan olah raga masyarakat dan meningkatkan kualitas fisik warga masyarakat. Undang-undang olah raga Cina menyatakan bahwa Negara menjamin aktivitas olah raga bagi pemuda, remaja dan anak-anak. Pemerintah lokal pada semua tingkatan harus menyediakan kondisi penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam aktivitas olah raga massal.
Dengan meletakan dasar kebijakan tersebut, maka sekarang kegiatan olah raga masyarakat menjadi suatu kebutuhan, tak kurang dari 1 milyar kaum muda mencapai standar kebugaran jasmani. Angka harapan hidup naik dari rata-rata 35 tahun pada tahun 1949 menjadi 70 tahun pada tahun 2000. Prestasi olah raga Cina dari hari ke hari menjadi perhatian dunia. Para atlet Cina telah memenangkan 1.123 kejuaraan dunia, memecahkan rekor 880 kali, menduduki peringkat ke-1 dalam Asian Games dan peringkat ke-2 di Olimpiade.
Lapangan olah raga dan fasilitas meningkat: terdapat 610.000 stadion dan gedung olah raga, naik 149% dari tahun 1949 (Rusli Lutan, 2004).

Di tanah air
Setelah pemilu presiden putaran ke dua usai, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat olah raga mengharapkan presiden terpilih mengambil kebijakan yang strategis dalam pembangunan bidang olah raga.
Pemerintahan baru diharapkan mampu meletakkan dasar-dasar pembinaan yang kokoh dan konsisten. Mereformasi sistem pembinaan olah raga nasional, membangun generasi muda yang kuat baik jasmani dan rohani.
Wacana yang lagi santer berkembang dimasyarakat berkenaan dengan pembinaan olah raga nasional adalah pembentukan departemen olah raga. Memang ironis bagi bangsa ini dimana bangsa lain termasuk bangsa yang sudah maju meletakan olah raga sebagai tanggung jawab pemerintah, misalnya pemerintah Cina mengambil kebijakan pembinaan olah raga melalui Jalur majemuk, artinya yang bertanggung jawab terhadap pembinaan olah raga bukan hanya satu departemen melainkan semua departemen. Misalnya departemen perindustrian, departemen pertanian, departemen pendidikan masing-masing bertangung jawab atas pembinaan olah raga di departemennya.
Maka sangat wajar masyarakat Indonesia mengharapkan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah yang akan datang untuk memberikan perhatian yang besar terhadap bidang olah raga. Karena masalah pembangunan olah raga merupakan masalah yang sangat besar dan kompleks. Oleh karena itu penanganannya tidak bisa dilakukan dengan cara setengah-setengah dan insidentil. Semoga pemerintahan baru, peduli terhadap olah raga dan Insya Allah sebagai rasa tanggung jawab pemerintah terhadap olah raga, maka departemen olah raga yang kita diimpi-impikan sejak lama menjadi kenyataan.

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan dituntut untuk selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Untuk itu pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebhinnekaannya dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang dikenal dengan istilah Wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.
Olahraga merupakan sarana yang sangat bernilai dalam upaya memperkuat persatuan dan solidaritas nasional antar wilayah dan kelompok masyarakat. Olahraga juga dapat memberikan kontribusi dalam membina perdamaian dan pencegahan konflik. Peran vital kemitraan dengan organisasi olahraga, sektor swasta dan organisasi lain dapat dilaksanakan agar manfaat olahraga sebagai alat pembangunan dan perdamaian menjadi lebih baik.
Pertama, Wawasan Nusantara harus menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi, menyikapi, dan menangani permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan NKRI.
Kedua, Wawasan Nusantara perlu diimplementasikan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam upaya menghadapi berbagai ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar.
Ketiga, semua warga negara Indonesia pecinta olahraga khususnya atlet olahraga diharuskan kembali pada falsafah nasionalisme olahraga. Hal ini dimaksudkan agar semangat heorik, juang, sportifitas, kegigihan dan rela berkorban adalah demi kemajuan bangsa serta negara Indonesia. Olahraga memiliki kekuatan pada dimensinya yang beragam dan daya tarik yang luas untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan dan perdamaian. Rencana Aksi merupakan strategi untuk lebih mengintegrasikan olahraga kedalam agenda pembangunan; menggabungkan olahraga dalam program-program kesehatan, pendidikan, pembangunan dan perdamaian ; memanfaatkan olahraga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan.
Partisipasi dalam olahraga telah diakui sebagai hak asasi manusia, dan “olahraga untuk semua” harus menjadi dasar bagi pemanfaatan yang sistematis dalam Olahraga untuk Pembangunan dan Perdamaian. Para stakeholder dituntut untuk menetapkan hubungan yang jelas antara kesempatan untuk berpartisipasi dalam olahraga dan pencapaian tujuan pembangunan dan tujuan yang lebih luas dalam pembangunan berkesinambungan dan perdamaian. Para stakeholder juga dituntut untuk menjawab tantangan-tantangan untuk memgintegrasikan Olahraga untuk Pembangunan dan Perdamaian dalam agenda pembangunan pada semua tingkatan.